Kaya Minyak, tetapi Babelan Tetap Miskin

Maret 31, 2009

MUNGKIN tak banyak orang yang tahu jika disebutkan bahwa potensi yang dimiliki Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bisa memperbesar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diketok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap tahunnya bukan dari kehadiran kawasan industri semata. Ternyata di salah satu kecamatan di wilayah utara Kabupaten Bekasi, yakni Babelan, tersimpan kekayaan minyak bumi dan gas alam yang cukup signifikan. Keruan saja Babelan mengundang perhatian banyak orang. Disebutkan pada tahun 2003 di daerah ini ditemukan potensi minyak sebesar 233 juta barrel minyak pada struktur Pondok Tengah.

SUDAH empat tahun lebih warga Babelan melihat dan merasakan dampak langsung dari pengeboran minyak yang berlangsung di daerah mereka, yang berpusat di Desa Kedungjaya. Nyala api (flare) yang disemburkan sumur-sumur minyak milik Pertamina menjulang tinggi dari tiang-tiang yang tepancang kokoh menghiasi langit Babelan dan mampu menerangi kegelapan malam hingga jarak belasan kilometer. Lalu-lalang puluhan truk tangki minyak di jalan yang sempit dan rusak parah di beberapa bagian silih berganti mengangkut sekitar 8.000 barrel atau setara 1.272.000 liter minyak mentah dari Stasiun Pengumpul Tambun setiap harinya ke Balongan, Indramayu.

Akan tetapi, kehadiran pengeboran minyak itu hingga kini malah lebih dianggap sebagai sumber penderitaan daripada potensi untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Pasalnya, wajah kemiskinan dan kebodohan belum lepas dari keseharian warga Babelan dan kawasan utara pada umumnya. Data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Bekasi tahun 2003 menyebutkan dari 28.864 kepala keluarga (KK) sebanyak 12.732 KK atau 44,11 persen masuk dalam kategori keluarga miskin.

Kenyataan itu dapat dibuktikan dengan tindakan warga yang sudah dua kali menghadang truk tangki yang hendak menuju ke lokasi pengeboran atau yang hendak menuju ke Balongan. Tindakan tersebut selalu dilakukan warga Kedungjaya untuk menarik perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan Pertamina untuk memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan warga.

Penghadangan sedikitnya 30 truk di Jalan Raya Babelan sekitar satu kilometer sebelum lokasi eksplorasi pada Senin (16/2) pukul 08.00-22.00 yang dilakukan warga dan tokoh masyarakat Desa Kedungjaya membuktikan tidak ada rasa memiliki potensi alam yang luar biasa itu. Bukan karena warga tidak mengerti makna kekayaan alam yang melimpah tersebut, melainkan mereka sudah terlanjur kecewa karena harapan untuk memiliki hidup yang jauh lebih baik cuma isapan jempol belaka.

“Pembangunan yang dilakukan Pemkab Bekasi masih mengutamakan di kawasan selatan yang semakin maju dengan kawasan industrinya, sementara warga utara terpinggirkan. Kenyataannya, keberadaan pengeboran minyak dan gas yang ada di desa ini sejak tahun 1999 malah menimbulkan penderitaan warga. Rumah dan jalan jadi banjir. Hasil pertanian jauh menurun,” kata H Asmad, salah seorang tokoh masyarakat Desa Kedungjaya.

Pemblokiran, kata Asmad, kembali dilakukan karena janji Pemkab Bekasi dan Pertamina untuk memperbaiki dan melebarkan jalan yang dilewati truk-truk tangki milik Pertamina mulai dari perbatasan Kota Babelan hingga lokasi pengeboran, yang panjangnya sekitar 13 kilometer itu, hingga kini belum direalisasikan. Kalaupun ada perbaikan, sifatnya hanya tambal sulam. Saat hujan tiba kondisi jalan berlubang-lubang dan amblas hampir di semua bagian.

Perbaikan jalan sudah tidak bisa dengan mengaspal lagi, tetapi sudah harus dicor. Jalan juga sudah harus dilebarkan minimal dua meter ke kanan dan dua meter ke kiri. “Setiap kali truk tangki Pertamina berkapasitas 20 ton lewat, kendaraan lain harus mengalah. Kualitas jalan yang ada sekarang tidak memadai untuk dilewati truk Pertamina sehingga banyak bagian jalan amblas,” katanya.

Ketua Tim Peduli Masyarakat Bekasi Syahid Qurtubi tak menapik bahwa Pertamina mengucurkan dana kepada masyarakat. Namun, sebagian besar lebih digunakan pada pembangunan fisik, seperti jalan yang sebenarnya lebih banyak untuk kepentingan Pertamina sendiri. Adapun soal pemberdayaan atau ganti rugi dampak negatif kegiatan Pertamina sangat minim dirasakan warga.

Data dari Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Kabupaten Bekasi menyatakan Pertamina dari tahun 2000-2003 mengalokasikan anggaran cukup besar untuk kepentingan masyarakat Babelan. Kucuran itu terutama untuk perbaikan atau pembangunan jalan. Untuk community development hanya sekitar Rp 600 juta lebih, sementara Pemkab Bekasi mengucurkan Rp 2,4 miliar lebih melalui dinas/instansi terkait untuk berbagai program.

“Dana yang mengucur ke masyarakat selama ini tidak pernah jelas. Seharusnya ada peraturan daerah yang mengatur berapa dana yang menjadi hak daerah penghasil. Di samping itu, juga ada ketegasan mana yang menjadi kewajiban Pertamina dan pemkab soal pemberdayaan dan kesejahteraan warga,” kata Syahid.

Selain soal jalan rusak, warga juga menuntut Pertamina memberikan dana kebisingan dan keretakan rumah-rumah yang berada pada radius 100 meter dari pinggir jalan serta memberikan ganti rugi kepada petani yang memiliki sawah hingga radius satu kilometer dari lokasi pengeboran.

Sebenarnya permintaan itu masuk akal. Kebisingan yang ditimbulkan dari flare sangat terasa pada malam hari. Udara di sekitar pun terasa panas. Setiap kali truk melintas getarannya sangat terasa, seperti gempa bumi. Dalam 24 jam perjalanan truk tangki sekarang mencapai 100 rit. “Hampir setiap 15 menit sekali truk melintas dan warga yang rumahnya di pinggir jalan sangat merasakan getaran itu. Rumah juga jadi retak-retak. Tapi, warga tidak pernah mendapat ganti rugi,” kata Syarifudin (30), warga Kampung Wates yang rumahnya berada di pinggir jalan.

Para petani di daerah ini, yang kebanyakan hanya petani penggarap, menuding nyala api Pertamina telah mengakibatkan hasil panen menurun. Hamparan tanaman padi yang berada di sekitar lokasi pengeboran memang tampak tumbuh subur. “Tetapi, tidak ada isinya. Tanaman padi juga cepat layu,” kata Minan yang menggarap lahan sawah seluas 1,5 hektar yang tak jauh dari pengeboran Pertamina.

Menurut Minan, tanaman padi seluas satu hektar yang biasanya menghasilkan 5-6 ton kini hanya separuhnya, bahkan kurang. Minan menuding panas dari Pertamina menyebabkan tanaman padinya lebih banyak yang kosong daripada berisi. Padahal, hasil panen itu harus dibagi dua dengan pemilik lahan.

Dengan pandangan menerawang ke arah lokasi pengeboran Pertamina sambil meratapi kegagalan panennya bulan Januari lalu karena serangan hama tikus Minan berucap, “Ah, jangan sebut-sebut Pertamina di sini karena hanya membuat kesal warga. Bukannya warga makmur, tetapi malah sengsara karena tanaman padi hasilnya berkurang,” ujarnya pelan.

KEPALA Subdinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bekasi Felix menyebutkan pada tahun 2001 untuk Pemkab Bekasi mendapat dana perimbangan dari minyak dan gas yang diolah Pertamina sebesar Rp 7,35 miliar lebih, tahun 2002 Rp 10,96 miliar lebih, dan tahun 2003 Rp 12,46 miliar lebih.

“Dana perimbangan yang didapat Kabupaten Bekasi itu bukan berdasarkan pada produksi migas secara utuh, melainkan berdasarkan lifting, yaitu jumlah produksi minyak dan gas bumi yang dijual. Dana perimbangan minyak dan gas ini kan sebanyak 85 persen untuk pusat, untuk daerah penghasil cuma enam persen dari sisanya,” kata Felix.

Sebenarnya, kata Felix, potensi lain yang bisa digali untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bekasi yakni dengan mengolah gas buang Pertamina yang belum pernah dimanfaatkan. Gas itu bisa diolah menjadi elpiji. Sedikitnya dalam satu tahun gas buang itu menghasilkan 7 juta dollar AS.

Pemkab Bekasi memang telah mendirikan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengolah gas yang bernama PT Bina Bangun Wibawa Mukti. Namun, hingga kini BUMD itu gagal mengolah gas buang karena investor yang digandeng, yakni PT Elnusa Petro Teknik, anak Pertamina, mengundurkan diri. Direktur Proyek Kilang LPG PT Elnusa Petro Teknik Harimurti mengatakan, proses pengunduran diri perusahaan yang mengajukan investasi senilai 10 juta dollar untuk pengolahan gas ini selama 10 tahun itu masih dalam negosiasi. “Tidak adanya kepastian harga ini menyebabkan perusahaan tidak bisa mengkalkulasi pendapatan dari pengolahan gas. Dari segi ekonomi, kondisi itu tidak menguntungkan. Kami memberi batas sampai akhir Januari, tetapi tampaknya kesepakatan harga belum ada. Lebih baik kami mundur saja,” kata Harimurti.

Kegagalan BUMD gas ini dinilai banyak pihak karena proses tender yang dilakukan sejak awal tidak transparan dan bernuansa korupsi, kolusi dan nepotisme. “Dari awal kehadiran BUMD sudah diragukan karena orang-orang di dalamnya tidak profesional. Potensi gas itu terus terbuang percuma yang berarti merugikan masyarakat Bekasi sendiri,” kata tokoh masyarakat Abid Marzuki.

Bupati Bekasi Saleh Manaf mengaku keberadaan minyak dan gas di Babelan memang merupakan potensi cukup besar. Soal BUMD gas yang belum juga beroperasi, Saleh berjanji akan mempelajarinya terlebih dahulu. “Kalau sudah bisa mandiri, pejabat-pejabat yang ada di dalamnya sekarang diganti dengan orang-orang profesional,” katanya.

Ketika ditanya bagaimana program Pemkab Bekasi agar potensi minyak dan gas itu bukan menimbulkan kecemburuan warga Babelan sendiri yang masih miskin dan menderita, Saleh mengatakan masyarakat jangan buru-buru menuntut perubahan yang instan. “Pemkab serius membangun kawasan utara yang hendak dibangun jadi kawasan industri. Potensi minyak dan gas itu bisa jadi salah satu unggulan. Tentunya diupayakan bagaimana supaya kekayaan alam itu dapat dirasakan masyarakat,” katanya.

Temuan terbesar Pertamina tahun 2003 yang menemukan cadangan minyak sebanyak 233 juta barrel sesungguhnya menjadi kabar baik bagi semua pihak. Bisa jadi, potensi itu akan semakin meningkat lagi jika di sepanjang kawasan pantai utara Kabupaten Bekasi ditemukan cadangan minyak baru.

Masalahnya sekarang tinggal bagaimana Pemkab Bekasi, Pertamina, dan masyarakat setempat duduk bersama untuk dapat memanfaatkan potensi tersebut bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama. Sebab, tetesan minyak di Babelan itu tak kunjung mengubah hidup masyarakat.

Sumber: Kompas

Warga Babelan Sudah Lama Mengeluh; Kaya Migas, tetapi Miskin Perhatian

Maret 31, 2009

“Sudah lebih dari dua bulan lalu kami berkirim surat kepada Bupati Bekasi, memohon agar jalan di Babelan diperbaiki. Perbaikan jalan di Babelan ini sungguh mendesak,” kata Agung Sutarto, Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Camat Babelan, Selasa (29/5), sambil memperlihatkan surat itu.
Surat yang dibuat 30 Maret 2007 itu ditujukan kepada Bupati Bekasi. Isinya, permohonan perbaikan jalan sepanjang 10 kilometer yang meliputi Desa Babelan Kota, Desa Kedung Pengawas, Desa Muara Bakti, dan Desa Hurip Jaya. Surat ditandatangani semua kepala desa itu dan Camat Babelan. Mereka mewakili suara 151.918 warga sekecamatan.
Ketika Kompas ke Babelan, Selasa (29/5), pantas kalau warga Babelan mendesak agar jalan di wilayah mereka segera diperbaiki. Kondisi jalan di beberapa lokasi memang mengenaskan.
Jalan Pasar Babelan, misalnya, rusak parah hampir sejauh 1 kilometer. Kondisi yang lebih parah dialami warga Kedung Pengawas. Jalan utama di desa itu hampir tidak utuh lagi. Warga menuding, aktivitas lalu lintas truk-truk proyek Pertamina menjadi penyebab rusaknya jalan desa mereka. Rumah-rumah warga di pinggir jalan pun ikut rusak, terimbas getaran hebat saat truk bertonase berat lewat.
Warga Kedung Pengawas pun beberapa kali berunjuk rasa menuntut perbaikan jalan. Mereka juga pernah memblokir jalan sehingga truk-truk proyek Pertamina tidak bisa lewat.
Memang tidak semua jalan di Babelan rusak parah. Di beberapa tempat, misalnya Kedung Jaya, ruas jalan desa itu sudah bagus dan kokoh, dengan konstruksi dari beton. Di desa ini terdapat sumur-sumur milik Pertamina yang menyemburkan minyak mentah dan gas bumi.

Minyak dan gas bumi
Babelan adalah satu dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Nama Babelan lebih mencuat pada 2003 menyusul penemuan cadangan minyak dan gas bumi (migas) dalam jumlah besar.
Potensi minyak yang ditemukan dari perut bumi Babelan yang subur ini diperkirakan 233 juta barrel. Adapun cadangan gas bumi triliunan kaki kubik.
Namun, cadangan minyak yang dikelola Pertamina itu belum memberi keuntungan nyata bagi warga Babelan, terutama di sekitar lokasi pengeboran.
Kepala Urusan Pemerintahan Desa Kedung Jaya, Baedowi, menuturkan, kontribusi dari Pertamina yang sudah dirasakan masih sebatas perbaikan jalan di beberapa desa dan pembangunan kakus umum. “Kalaupun ada untuk warga lokal, jumlahnya terbatas, dan paling-paling sebagai bantuan sekuriti dan satuan pengamanan,” kata Baedowi.
Agung menambahkan, minimnya warga lokal yang bisa bekerja di proyek-proyek Pertamina di Babelan lebih disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia setempat. “Pendidikan warga pada umumnya masih rendah. Mungkin baru satu-dua orang Babelan yang sudah sarjana,” kata Agung.
Akibatnya, kemiskinan masih melilit warga Babelan. Mata pencarian warga di kecamatan itu umumnya buruh tani atau penggarap kebun sayur.
Raut kemiskinan warga semakin tampak jelas saat musim kering melanda. Cadangan air di sumur warga kering kerontang, sementara jatah kiriman air dari instansi pemerintah datang tak menentu dan sering terlambat. Sebaliknya pada musim hujan tidak sedikit warga Babelan yang tempat tinggalnya kebanjiran.
Salah satunya adalah Kampung Pasar Mas atau Kampung Buni yang kaya peninggalan arkeologi di Desa Muara Bakti, Babelan, sekitar 20 kilometer utara Kota Bekasi. Saat banjir dahsyat melanda Bekasi, Februari lalu, Kampung Pasar Mas juga tak luput dari terjangan banjir.
Sakihudin, warga Kampung Pasar Mas, menyebutkan, keberadaan situs Buni ini sudah mengangkat nama Kampung Buni, Babelan, dan Bekasi ke dunia sejak 1960-an, namun perhatian pemerintah terhadap masyarakat masih minim, di antaranya jalan dan air bersih.
Soal air bersih, kata Sakihudin, warga Kampung Pasar Mas masih mengandalkan jatah air kiriman dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi. “Sudah satu bulan ini kiriman air dari PDAM belum datang, padahal kebutuhan air untuk warga sudah mendesak,” ujarnya.

Sumber: Kompas

Tujuh Sumur Minyak Baru Ditemukan di Bekasi

Maret 31, 2009

BEKASI, JUMAT – Tidak kurang dari tujuh calon lokasi sumur minyak baru ditemukan di Kabupaten Bekasi. Sumur-sumur tersebut sudah disurvei Pertamina, tetapi belum digali karena Pemerintah Kabupaten Bekasi belum mengeluarkan izin eksplorasi.

Ketujuh lokasi sumur minyak itu berada di Kecamatan Sukawangi, Sukakarya, Tarumajaya, Muara Gembong, Babelan, dan Tambun Utara, serta Cikarang Utara. ”Lokasi itu sudah selesai disurvei Pertamina, tetapi kami belum mengeluarkan izin eksplorasi,” kata Wakil Bupati Bekasi Darip Mulyana, ketika ditemui Kamis (21/8).

Sampai saat ini, Pertamina sedang mengeksplorasi minyak di wilayah Babelan. Cadangan minyak bumi yang terkandung di Babelan diperkirakan mencapai 233 juta barrel minyak. Selain menghasilkan minyak bumi, sumur-sumur Pertamina di Babelan juga menghasilkan jutaan kaki kubik gas alam.

Menurut Darip, Kabupaten Bekasi kaya akan potensi minyak bumi, tetapi kekayaan alam itu belum mampu dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bekasi, terutama warga bagian utara Kabupaten Bekasi.

Daerah-daerah yang memiliki kandungan minyak bumi tersebut umumnya berada di wilayah utara Kabupaten Bekasi. Namun, kemiskinan tampak jelas di daerah yang kaya potensi minyak bumi, seperti terlihat di wilayah Babelan.

Sumber: Kompas

Eksplorasi Minyak Babelan Tidak Pedulikan Masyarakat Sekitar

Maret 31, 2009

Jumlah masyarakat miskin di seluruh Kabupaten Bekasi sebanyak 111.577 Kepala Keluarga. Kecamatan Babelan menempati peringkat pertama dengan jumlah masyarakat miskin 11.491 KK, disusul Taruma Jaya 6030 KK, dan Muara Gembong 3169 KK. Angka tersebut adalah laporan Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bekasi, hingga 2005 dan semakin bertambah di tahun 2008 ini. Kondisi ini bertolak belakang dengan sumber daya alam yang ada di ketiga kecamatan tersebut. Di Babelan misalnya, sumber daya alam yang di hasilkan berupa minyak dan gas bumi.

Eksplorasi minyak dan gas yang ada di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi belum berpihak pada kepentingan masyarakat lokal, karena kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat Bekasi tidak serta-merta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal disekitar areal pertambangan.

“Malah masyarakat yang dirugikan akibat dari rusaknya ekosistem lingkungan dan gangguan kesehatan,” ujar Dita Indah Sari, aktivis buruh, dalam seminar yang diadakan oleh Senat Mahasiswa Fisip Unisma Bekasi, belum lama ini.

Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bekasi harus berani mengevaluasi ulang pasal-pasal dalam perjanjian kerjasama eksplorasi minyak dan gas yang ada di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi agar berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.

Seminar yang diadakan dalam rangka memperingati buruh internasional tersebut, tidak hanya membicarakan masalah untung rugi yang dirasakan oleh masyarakat, akibat adanya kegiatan pertambangan, namun juga membahas tentang nasib pekerja yang masih tidak menentu, seperti maraknya praktik outsourcing dan pekerja dengan sistem kontrak.

“Sudah saatnya perwakilan buruh duduk parlemen, sehingga dapat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan,” papar Dita yang ikut mendirikan Partai Perjuangan Nasional. (mun/pm)

Sumber: Bekasi Online

Ketika Babelan Berlumur Minyak

Maret 31, 2009

Daerah miskin dan tak dikenal itu ternyata menyimpan ratusan juta barel minyak. Temuan terbesar dalam sepuluh tahun terakhir.
SUDAH lebih dari dua tahun ini langit malam Babelan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bersepuh warna merah. Obor-obor raksasa menjulang puluhan meter di atas permukaan tanah, menyemburkan api ke sawang tinggi. Pendar cahayanya menyebar sampai belasan kilometer, menyuluhi sejumlah tempat di kecamatan yang terletak 40 kilometer dari Jakarta ke arah timur laut itu.

Sumber cahaya itu adalah nyala api (flare) yang disemburkan sumur-sumur minyak (rig) milik Pertamina. Sudah 16 sumur pengeboran bekerja di dua struktur minyak di Babelan, yaitu Tambun dan Pondok Tengah. Tahun ini akan bertambah tiga sumur lagi, dan jumlahnya akan makin banyak pada beberapa tahun ke depan. Jangan kaget jika kelak langit Babelan tak lagi mengenal kegelapan malam.

Transportasi Babelan-Bekasi pun ikut terpengaruh. Jalan kecil dengan lebar enam meter sepanjang 15 kilometer, yang menyambung dua wilayah itu, kian lama tak kuat menahan tambahan beban truk-truk pengangkut minyak mentah. Setiap hari hampir 100 trip pengangkutan minyak bergerak dari Babelan ke depo Cilamaya, Subang, sebelum akhirnya dikirim ke kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Rata-rata truk tanki ini melintas setiap 15 menit.

Tak mengherankan jika kemacetan terjadi hampir sepanjang hari. Truk-truk itu mesti bersaing dengan ratusan angkutan kota yang melintasi tiga trayek di Bekasi, dan lebih dari seribu mobil pribadi yang keluar dari tujuh kompleks perumahan dan wilayah lain di Babelan dan sekitarnya. Kondisi jalan Babelan-Bekasi pun kerap rusak karena jalan yang seharusnya cuma menerima beban 4 ton harus ikhlas dilewati kendaraan dengan beban 8-10 ton.

Direktur Hulu Pertamina, Bambang Nugroho, mengakui kondisi ini tak bisa dihindari karena pembangunan pipa Babelan-Cilamaya sepanjang 52 kilometer belum rampung. Menurut rencana, pembangunan pipa baru beres pertengahan tahun ini. “Kita terpaksa memakai truk karena sumur-sumur kita sudah berproduksi, sementara pemasangan pipa belum selesai,” kata Bambang.

Babelan memang sedang menyongsong perubahan besar. Selama ini Babelan dikenal sebagai satu di antara daerah termiskin di Kabupaten Bekasi. Menurut Ketua Tim Peduli Masyarakat Kedungjaya, Bekasi, Ahmad Syahid Qurtubi, rata-rata penghasilan keluarga di Babelan hanya Rp 300 ribu-500 ribu per bulan. Taruhlah setiap keluarga terdiri dari empat orang, tiap anggota keluarga hanya mendapat jatah Rp 2.500-Rp 4.500 per hari.

Beberapa desa di Kecamatan Babelan bahkan setiap tahun menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Dengan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Babelan yang sebatas sekolah lanjutan tingkat pertama, repot sungguh menghalau kemiskinan dari kawasan berpenduduk 115 ribu orang itu. Kini mendadak, wilayah ini diketahui menyimpan kekayaan minyak sangat besar.

Pada pertengahan Januari lalu, Pertamina mengumumkan temuan cadangan minyak mentah di Struktur Pondok Tengah, Babelan, sebesar 233 juta barel. “Ini temuan terbesar dalam sepuluh tahun terakhir,” kata Bambang. Cadangan di Struktur Pondok Tengah itu merupakan seperempat dari total cadangan minyak yang ditemukan di Indonesia sepanjang 2003. Kandungan minyak Babelan setara dengan Banyu Urip, Cepu (ExxonMobil), atau Bukit Tua, Madura (ConocoPhillip). Struktur Pondok Tengah baru menyelesaikan uji coba satu sumur. Setelah dibor dengan kedalaman 2.300 meter, sumur tersebut menghasilkan minyak 2.800 barel per hari.

Berbeda dengan Pondok Tengah, Struktur Tambun, yang terdiri dari lima blok, sudah berproduksi sejak tiga tahun lalu. Struktur Tambun diperkirakan memiliki cadangan sekitar 88 juta barel, dengan jumlah minyak yang bisa dipompa sekitar 21 juta barel. Dari 15 sumur yang sudah dibor, Tambun menghasilkan sekitar 8.000 barel per hari. “Kami membatasi produksi karena kondisi jalan tadi,” kata Bambang. Produksi baru bisa digenjot setelah pipa terpasang. Pertamina menargetkan, pada 2005-2006 produksi Struktur Tambun dan Pondok Tengah akan mencapai 20 ribu barel per hari. “Ini perhitungan sementara,” kata Bambang.

Di tengah penurunan produksi beberapa tahun terakhir, penemuan cadangan minyak di Babelan merupakan limpahan rezeki luar biasa. Bambang menceritakan, sebetulnya wilayah tersebut pernah digarap sebuah perusahaan minyak Jepang, Java Oil Company (Jolco), sejak 1981. Toh, kendati sudah melakukan sejumlah pengeboran, perusahaan itu gagal menemukan cadangan minyak yang besar di Babelan.

Sampai 1996, Jolco hanya menemukan cadangan 300 barel per hari. Karena dianggap terlalu kecil dan tidak memenuhi skala ekonomis, kontrak bagi hasil tersebut dikembalikan ke pemerintah—yang kemudian menyerahkannya ke Pertamina. Perusahaan minyak pelat merah ini pun sebenarnya tak langsung menggarap Babelan karena sedang berkonsentrasi di wilayah lain. Baru pada 2001 Pertamina masuk ke Pondok Tengah.

Setelah melakukan serangkaian pengeboran, Pertamina menemukan cadangan terbukti (proven) dan cadangan mungkin (probable) sebesar 233 juta barel. Untuk bisa menemukan cadangan yang besar itu, Pertamina menggunakan teknologi perekaman seismik tiga dimensi. “Investasinya memang mahal, tapi hasilnya sepadan,” kata Bambang. Dari total biaya eksplorasi sekitar US$ 13 juta (Rp 110 miliar), US$ 8 juta habis untuk perekaman seismik.

Ongkos sebesar itu jelas tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan potensi minyak di kawasan itu, bahkan jika ditambah biaya investasi pengeboran. Kalau harga minyak dunia dianggap sama dengan asumsi APBN 2004, yakni US$ 21 per barel, total cadangan di Struktur Pondok Tengah saja bisa menghasilkan hampir US$ 5 miliar. Jumlah ini pun masih bisa bertambah karena potensi minyak (oil in place) yang ada di Struktur Pondok Tengah diperkirakan masih sekitar 900 juta barel. Sementara itu, Tambun bisa menghasilkan sekitar US$ 450 juta.

Dengan kekayaan melimpah ruah itu, akankah Babelan benar-benar berubah? Bambang menyebutkan, sejauh ini Pertamina sudah mengucurkan bantuan senilai Rp 4,7 miliar, Rp 3,8 miliar di antaranya untuk perbaikan dan pembangunan jalan baru. Pertamina juga sudah memiliki program pembangunan komunitas yang akan dijalankan selama mereka ada di sana. Tapi, katanya, masyarakat setempat seharusnya tak terlalu berharap daerahnya bakal segera berubah setelah ada minyak. Perubahan itu tergantung pada banyak hal, tidak cuma pada Pertamina.

Bambang menceritakan, kontribusi terbesar Pertamina terhadap Bekasi bukan dari sumbangan, melainkan penghasilan riil dari pengeboran itu. Dia menyebut dana bagi hasil dan berbagai pajak yang dipungut untuk kepentingan setempat, yang akan masuk kas Kabupaten Bekasi. Selain itu, anak perusahaan Pertamina, Elnusa, sudah menggandeng perusahaan daerah (BUMD) Bekasi, PT Bina Bangun Wibawa Mukti, membangun pabrik elpiji (LPG, liquefied petroleum gas). Pabrik yang dibangun dengan modal US$ 7 juta ini direncanakan memasarkan produknya ke kawasan industri Cikarang melalui pipa.

Berbagai kontribusi inilah yang bakal menaikkan pendapatan asli daerah, dan pada gilirannya mendongkrak anggaran pembangunan Kabupaten Bekasi. Nah, dari situ sebetulnya pemerintah setempat bisa memperbaiki taraf hidup penduduk Bekasi. Repotnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi belum banyak melakukan upaya menjemput bola. Wakil Bupati Bekasi, Solihin Sari, mengakui pemerintah Bekasi belum berkoordinasi dengan Pertamina untuk memberdayakan masyarakat setempat. “Kami masih disibukkan soal anggaran daerah,” katanya kepada Siswanto dari Tempo News Room. Agaknya, masyarakat Babelan memang belum bisa berharap banyak dari temuan minyak ini.

Kondisi itu berkebalikan dengan Pertamina sendiri dan pemerintah Indonesia. Di mata pengamat perminyakan Kurtubi, temuan baru Pertamina ini tergolong luar biasa karena jumlah cadangannya yang lumayan besar, juga karena lokasinya yang sangat dekat. Minyak dari sumur-sumur Babelan akan dengan cepat dan murah memasok bahan baku kilang Balongan. Selain itu, sisa gas dari pengeboran bisa dimanfaatkan untuk produksi elpiji. Gas ini juga sangat dibutuhkan oleh kawasan industri Cikarang, yang letaknya tak jauh dari Babelan. Di masa depan, temuan ini juga akan menjadi sumber pendapatan yang lumayan besar bagi Pertamina, yang kini mesti bersaing dengan raksasa minyak dunia seperti Caltex atau British Petroleum.

Bagi pemerintah Indonesia, di satu sisi cadangan minyak ini akan menambah pendapatan dari pajak minyak. “Ini kabar baik di tengah awan kelabu,” kata Kurtubi. Maklumlah, sejak 1997, produksi minyak Indonesia terus turun dari 1,5 juta barel per hari menjadi di bawah 1 juta barel pada Januari lalu. Sebelum tahun itu, Indonesia selama 20 tahun berhasil mempertahankan produksi pada tingkat 1,5 juta barel. Di sisi lain, Indonesia juga bisa mengulur waktu terjadinya net oil importer (jumlah ekspor lebih kecil dari impor minyak mentah untuk kebutuhan BBM dalam negeri). Sejumlah ahli menyebut Indonesia bakal mencapai posisi itu pada 2020. Dengan temuan ini, efeknya juga akan dirasakan anggaran karena impor masih bisa ditutup dengan ekspor.

Kendati demikian, semuanya masih di atas kertas. Banyak hal masih bergantung pada kemampuan Pertamina dan perusahaan minyak lain menemukan cadangan baru. Jika temuan cadangan baru tak bisa menutup penurunan produksi akibat sejumlah sumur tua berhenti berproduksi, hasilnya akan sama saja. Kalau itu yang terjadi, Babelan sekadar memperpanjang napas Indonesia.

M. Taufiqurohman, Thomas Hadiwinata, Tomi Aryanto

Sumber: Tempo

Babelan, Daerah Miskin tetapi Kaya Minyak

Maret 31, 2009

DI tengah kegalauan Indonesia menghadapi kenyataan kian menipisnya produksi minyak mentah–yang justru terjadi ketika konsumsi bahan bakar minyak di dalam negeri terus meningkat–tiba-tiba muncul harapan baru untuk menunda segera datangnya status Indonesia sebagai importir neto minyak mentah. Harapan itu muncul dengan diketemukannya cadangan minyak dalam jumlah besar di Kecamatan Babelan, Bekasi, Jawa Barat.

TEMUAN terbesar tahun 2003 itu membuat Babelan tiba-tiba mengundang perhatian banyak orang. Perkiraan cadangan yang ditemukan di Babelan memang cukup signifikan, mencapai 233 juta barrel minyak (MMBO) pada struktur Pondok Tengah (PDT).

Struktur PDT akan menambah kegiatan eksploitasi minyak di Babelan yang sudah ada sejak tahun 1999 melalui pengelolaan Blok Tambun yang memproduksi minyak 8.300 barrel per hari (bph) dari 13 sumur. Produksi minyak sebenarnya masih bisa ditingkatkan, karena saat ini beberapa sumur sengaja tidak dioperasikan untuk menjaga tekanan gas sebagai pendorong minyak tetap tinggi.

Temuan baru Pertamina di Babelan merupakan pengembangan dari Blok Tambun ke Struktur PDT (setelah memproduksi minyak maka namanya menjadi Blok Pondok Tengah -Red). Dari struktur PDT telah berhasil diperoleh cadangan 83 MMBO pada struktur Talangakar yang berada di kedalaman 2.092-2.306 meter dan struktur Baturaja dengan cadangan 150 MMBO yang berada di kedalaman 1.856-2.092 meter.

Temuan di struktur PDT, sebenarnya bagian dari keberhasilan Pertamina dalam menemukan cadangan minyak sebanyak 424 MMBO dan gas 3,34 triliun kaki kubik (TCF). Penemuan seluruh cadangan itu diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan produksi BBM Pertamina pada tahun 2004 yang ditargetkan mencapai 140.000 bph.

Direktur Hilir Pertamina Bambang Nugroho mengatakan, Pertamina optimistis akan memulai produksi di struktur PDT tahun 2004. Oleh karena itu, awal tahun 2004 Pertamina akan melakukan pengeboran sumur lainnya. Selain mengembangkan sumur minyak di Babelan, Pertamina juga akan memulai pembangunan jaringan pipa pada tahun 2004, untuk mengangkut minyak mentah sepanjang 30 kilometer ke Cilamaya, dan selanjutnya ke Kilang Balongan.

Minyak akan diangkut memakai pipa dari lokasi temuan, 20 kilometer sebelah utara Bekasi dan 40 kilometer di sebelah timur laut Jakarta, ke Kilang Balongan untuk diolah menjadi BBM.

Dalam upaya meningkatkan cadangan dan produksi 2004, Pertamina menganggarkan sekitar Rp 5,9 triliun untuk investasi di bidang hulu, yaitu untuk eksplorasi di beberapa wilayah. Jumlah itu jauh lebih besar daripada dana investasi yang dikeluarkan tahun 2003 yang hanya Rp 4,6 triliun.

Temuan cadangan minyak dan gas di tahun 2003, dan khusus pada struktur PDT, adalah bukti bahwa Pertamina tidak hanya menguasai wilayah pertambangan, tetapi berhasil mengelola dengan baik wilayah pertambangan yang dikuasai sampai menemukan minyak dalam jumlah yang signifikan.

TEMUAN minyak di Babelan dapat dikatakan berkah bagi Pertamina, sebab awalnya tak ada yang menyangka akan menemukan minyak dalam jumlah besar di Babelan. Bahkan, eksplorasi yang dilakukan pada tahun 1986 dengan bantuan pinjaman dari JOLCO Jepang, menemui jalan buntu untuk melangkah ke tahap eksploitasi.

Saat ditemukan minyak pada Sumur Tambun (TBN)-1 tahun 1992, ternyata hanya terdeteksi cadangan minyak dalam jumlah sangat sedikit di wilayah itu. Oleh karena itu, para geologis menyimpulkan struktur Tambun tak cukup ekonomis untuk dikembangkan menjadi sumur eksploitasi karena produksinya akan sangat rendah.

Akhirnya, pada Desember 1998 Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Tambun dikembalikan dari JOLCO kepada Pertamina yang waktu itu masih menguasai seluruh wilayah pertambangan migas di Indonesia (sebelum diterbitkan UU Migas 22/2001-Red). JOLCO gagal menemukan cadangan minyak dalam jumlah besar, sehingga terpaksa mengembalikan blok tersebut.

Setelah menguasai WKP Tambun, Pertamina kemudian membuka kembali sumur Tambun-1 tahun 1999 untuk melakukan produksi parsial. Kemudian dilanjutkan evaluasi ulang mengenai eksplorasi menyeluruh, mengukur zona penyebaran minyak dan pengeboran sumur delineasi (TBN-2).

Kemudian tahun berikutnya, Pertamina melakukan pengeboran sumur pengembangan (TBN-3 dan TBN-4), dan survei seismik tiga dimensi (3-D) Tambun oleh DOH Karangampel. Selanjutnya pada tahun 2002 Survei seismik 3-D Tambun kembali dilakukan oleh DOH Jawa Bagian Barat (JBB) dan pengeboran sumur pengembangan struktur Tambun.

Memasuki 2003, Pertamina melakukan pengeboran sumur eksplorasi Pondok Tengah (PDT)-1 yang akhirnya menemukan tambahan cadangan terbesar selama tahun 2003.

NAMUN, kegiatan eksploitasi minyak di Bekasi ternyata belum mampu menghilangkan warna kemiskinan di sejumlah wilayah utara Bekasi yang hingga kini masih memprihatinkan. Wilayah miskin itu antara lain berada di Kecamatan Babelan. Mata pencarian warga umumnya kerja serabutan di samping buruh tani dan nelayan.

Penduduk di wilayah ini juga masih banyak yang tinggal di rumah gedek yang berlubang- lubang. Kondisi rumah itu tetap tak layak huni, meski lubangnya sudah ditutup dengan tanah atau ditambal dengan karung.

Dari sisi kesehatan, juga masih banyak warga tidak mempunyai fasilitas kakus atau jamban. Begitu pula dengan sumur- sumur yang ada di wilayah utara Bekasi, hanya sehat untuk mandi dan mencuci.

Kesengsaraan warga ini kian bertambah, karena pada saat musim kering melanda, air sumur banyak yang kering kerontang. Sebaliknya, pada saat musim hujan, warga dilanda banjir yang cukup serius.

Dari pemantauan Kompas di desa di sekitar kegiatan pengeboran minyak, masyarakat setempat relatif kurang merasakan dampak dari penemuan minyak di daerahnya. Keuntungan nyata yang dirasakan warga saat ini hanya bisa menikmati jalan yang lebih baik dan sebagian bisa berjualan di dekat lokasi pengeboran.

Warga pernah menuntut agar pemerintah daerah menetapkan dana kompensasi bagi desa penghasil minyak. Dana tersebut bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang dapat mengurangi beban hidup dari warga setempat, seperti sarana air bersih dan sekolah.

Pembangunan infrastruktur itu memang diperlukan, karena kehidupan yang lebih baik seharusnya ada di Babelan, sebagai daerah penghasil migas. Sebab jika tidak, minyak mentah di Babelan terus disedot, tetapi warga Babelan justru tak mampu membeli minyak ta- nah. (Buyung Wijaya Kusuma)

Sumber: Kompas

Rakyat Mati di Lumbung Padi

Maret 31, 2009

BEKASI – Bosan (62), penjaga makam, adalah satu dari 500.000 lebih warga miskin di Kabupaten Bekasi. Ayah tiga anak ini sehari-hari hanya membersihkan makam di Kampung Tanjung Air, Kramat Pulo Desa Pantai Hurip Kecamatan Babelan. Ia tinggal di gubuk reot di atas tanggul saluran air tanah garapan. Selain membersihkan kuburan, dia juga menjual atap dari alang-alang dan rumbia.
Atap itu dijual satu lembar hanya Rp 2.500. Itu pun kalau ada yang membeli. Namun, tidak setiap hari ada orang yang membeli atap buatannya. Kehidupan Bosan kini semakin sulit. Makan satu hari, hanya dua kali dan sering tak pakai lauk. Sayur kangkung yang merambah di saluran air, termasuk salah satu makanan pokoknya yang hanya direbus pakai garam saja.
Beruntung, Bosan memiliki kartu keluarga miskin (gakin) sehingga tiap bulan ia mendapat jatah beras miskin (raskin). Itu pun dengan susah payah harus ia beli Rp 2.000 per kilogram. Terkadang, ia harus menangkap ikan yang ada di saluran air untuk lauk pauk. Tetapi, tidak setiap saat ada ikan di saluran air itu, dan keluarga ini pun sering makan hanya pakai garam dan kerupuk, lengkap dengan kangkung yang dipetik dari saluran air dekat gubuknya.
Ternyata, tidak hanya Bosan yang hidupnya miskin. Keluarga Supendi, warga Kampung Panombo Desa Pantai Harapan Jaya Kecamatan Muaragembong, termasuk keluarga miskin dari dua juta lebih penduduk daerah ini. Rumahnya hanya terbuat dari gubuk berdinding bambu yang dianyam dan atapnya dari asbes dan genteng bekas. Pekerjaannya pun tidak ada yang menetap. Ia hanya seorang buruh tani dan anggota pertahanan sipil (hansip) yang tidak ada gajinya.
Dalam ekonomi sulit seperti sekarang ini, di Kecamatan Tarumajaya, sempat ada keluarga yang makan genjer dan nasi aking. Nasi aking yang merupakan nasi bekas yang biasanya buat makanan itik peliharaan, terpaksa dimakan warga karena tidak memiliki beras. Bahkan, di Cikarang, sempat tersiar kabar ada warga yang harus makan bekas katering akibat kesulitan hidup.
Inilah gambaran segelintir masyarakat miskin di Kabupaten Bekasi yang jumlahnya tercatat 111.527 keluarga atau 500.000 jiwa lebih. Masih banyak rakyat miskin di wilayah Kabupaten Bekasi yang memiliki lima kawasan industri terbesar se-ASEAN dan dapat menyumbang penghasilan pajak kepada pemerintah pusat Rp 34 triliun ini.
Anehnya, di Kecamatan Babelan kini terdapat beberapa sumur minyak yang dikelola Pertamina. Tetapi, di antara ladang minyak itu, kehidupan warganya sangat memprihatinkan karena miskin. Penduduk miskin juga terdapat di sekitar kawasan industri, Jababeka, Lippo Cikarang, MM 2100, EJIP, Hyundai, Delta Silocon dan sejumlah kawasan industri lainnya.

Penuhi Janji
Namun, di balik kemiskinan yang melanda setengah juta jiwa rakyat Kabupaten Bekasi, kompleks perkantoran Pemkab Bekasi, salah satu perkantoran pemerintah termegah di Indonesia yang dibangun di atas tanah 40 hektare dengan nilai bangunan triliunan rupiah. Tetapi, di tengah kemegahan perkantoran itu pula, terdapat rakyat yang hidupnya sengsara hanya untuk makan sehari-hari saja, sangat sulit.
Wakil Bupati Bekasi Darip Mulyana mengaku prihatin melihat rakyatnya yang miskin setengah juta lebih itu. Ia pun mengakui tidak punya konsep dalam mengentaskan kemiskinan walau berusaha mengalokasikan dana dalam APBD Rp 47 miliar. Kini ia sudah menjabat satu tahun, juga belum tampak perubahan khususnya bagi masyarakat miskin.
Padahal, saat Darip dan Sa’duddin berkampanye menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bekasi setahun lalu, keduanya dalam visinya berjanji mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nyatanya, sudah satu tahun menjabat, belum ada langkah nyata dalam mengentaskan kemiskinan yang melanda daerah pinggiran Ibu Kota Jakarta ini.
Data yang diperoleh SH, di 23 kecamatan se-Kabupaten Bekasi, pasti ada rakyat yang miskin. Terbanyak rakyat miskinnya, Kecamatan Babelan sejumlah 11.491 keluarga atau 7,81 persen dari jumlah penduduknya 147.139 jiwa. Hal itu dibenarkan Kepala Seksi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Babelan, H Djahroni.
Kemudian disusul Kecamatan Pebayuran 9.320 keluarga atau 10,15 persen dari jumlah penduduknya 9.320, Kecamatan Tambun Selatan 8.330 keluarga atau 2,44 persen dari jumlah penduduk 341.175 jiwa.
Kecamatan Tambun Utara memiliki rakyat miskin 6.662 keluarga atau 7,48 persen dari jumlah penduduk 89.017 jiwa, Kecamatan Kedungwaringin rakyat miskinnya 6.638 keluarga atau 12,88 persen dari jumlah penduduk 51.551 jiwa. Termasuk Kecamatan Cabangbungin dari 48.404 jiwa penduduknya yang miskin 4.401 jiwa, Kecamatan Tarumajaya yang miskin 6.030 keluarga dari jumlah penduduk 82.363 jiwa.

Sumber: Sinar Harapan

Sumur Minyak Babelan Menelan Korban, Amdalnya Baru Dibahas

Maret 31, 2009

Pagi itu tak lagi dingin. Mentari sudah beranjak naik, tapi kehangatan sinarnya
tak bisa membangunkan perkampungan yang ditinggalkan penghuninya itu. Kamis dua
pekan lalu, di pekarangan, di sudut-sudut kampung, bangkai ayam dan kambing
masih berserakan. Perkampungan di Desa Buni Bakti, Babelan, pun tersaput senyap
yang mencekam.

Biang semua itu adalah kebocoran satu dari enam belas sumur minyak milik
Pertamina, 20 kilometer dari Bekasi atau 40 kilometer dari jantung Jakarta.
Selasa pagi, 16 Maret lalu, warga yang mengawali kegiatan rutinnya terkejut oleh
ledakan yang terdengar hingga radius seribu meter. Kepanikan makin merebak
ketika bau gas menyebar menusuk hidung. “Dada kami sesak. Mata perih. Kami
berlarian mencari
perlindungan,” kata Yamin, warga yang rumahnya hanya beberapa puluh meter dari
sumber ledakan.

Siang itu pula ribuan warga dari dua desa terdekat, Desa Buni dan Hurip Jaya,
mengungsi. Mereka membanjiri gedung sekolah, kantor desa, dan madrasah di
kampung yang tak terjangkau gas. Menurut data Departemen Kesehatan, 204 warga
dirawat di pusat kesehatan masyarakat terdekat. Mereka mengeluh sulit bernapas
atau merasa lemas. Dua orang di antaranya malah harus dirawat di Rumah Sakit
Umum Daerah Bekasi.

Bambang Busono, Manajer Umum Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat,
membenarkan adanya semburan liar (blow-out) gas tanpa api di sumur minyak Pondok
Tengah 01. Kebocoran terjadi pada silang sembur (X-three) di bagian kepala
sumur. Menurut Bambang, pipa kepala sumur tak bisa menahan desakan gas perut
bumi yang jauh melebihi daya tahannya.

Untuk menghentikan kebocoran, tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah
Cirebon diturunkan. Mereka mencoba memasang tudung penutup (capping) pada kepala
sumur. Mencegah terjadinya kebakaran, petugas pun menyemprot sumur dengan air
dari berbagai arah. Minyak yang telanjur tumpah kemudian dialirkan ke kolam
penampungan. Seminggu kemudian, semburan gas setinggi 20 meter itu baru bisa
jinak. Tapi sempat terjadi kebakaran ketika petugas memasang pipa penutup
semburan (blow-out preventer). Diduga, kebakaran dipicu percikan api akibat
gesekan logam.

Semburan dan kebakaran akhirnya memang teratasi. Tapi masalah tak langsung
pergi. Embun minyak dan gas yang telanjur muncrat ke udara terlalu bebal untuk
bisa dibersihkan begitu saja. Maklum, berat jenis gas dan minyak lebih tinggi
ketimbang udara. Saat udara mendingin, misalnya pagi hari, gas dan embun minyak
turun ke permukaan bumi. Selain menempel di tumbuhan, gas dan minyak itu terisap
hewan
atau manusia.

Empat hari setelah ledakan, ketika gas masih menyembur, pihak Pertamina menjamin
gas dari sumur Pondok Tengah 01 aman bagi lingkungan dan manusia. Mereka merujuk
hasil penelitian tim dari Elnusa yang, menurut juru bicara Pertamina, Sri
Kustini, tak menemukan zat berbahaya. Tapi siapa mau percaya begitu saja?
Banyaknya penderita masalah pernapasan serta matinya ratusan ternak tetap
mencemaskan warga. Lagi pula, sampai saat itu, bau gas masih tercium hingga
radius satu kilometer.

Bahkan jajaran Departemen Kesehatan punya kekhawatiran senada. Departemen ini
kemudian menurunkan tim dari Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Jakarta.
Tujuh anggota tim itu ditugasi meneliti sampel air, tanah, dan udara di sekitar
lokasi kejadian. Target utamanya memastikan ada atau tidaknya zat berbahaya.

Setelah lima hari bekerja, tim Departemen Kesehatan menghasilkan kesimpulan
bernada peringatan.
“Kami tak berani menyatakan udara di sana aman,” kata Maaruf, Kepala BTKL
Jakarta, yang sekaligus memimpin tim Departemen Kesehatan. Pada tahap awal,
menurut Maaruf, pengujian laboratorium memang tak menemukan kandungan zat
pencemar tanah, air, dan udara yang melampaui ambang batas. Kandungan nitrogen
dioksida (NO2), sulfur dioksida (SO2), hidrogen sulfida (H2S), dan amonia pada
udara di permukiman warga, misalnya, masih pada batas aman.

Cuma, kenyataan di lapangan membuat tim peneliti tetap penasaran. “Banyak orang
sakit. Banyak hewan mati. Kami menghadapi pertanyaan besar,” ujar Maaruf.
Penelitian pun dilanjutkan dengan melibatkan parameter yang lebih banyak dan
pengujian laboratorium yang lebih cermat. Hasilnya, di sekitar sumur bocor
ditemukan jenis-jenis gas beracun, antara lain styrene, xylene, toluen, benzene,
dan n-hexane.
“Secara kualitatif kita menemukan gas-gas beracun. Kuantitasnya masih kita
teliti,” kata Maaruf.

Gas beracun ini, menurut Maaruf, bisa menyerang organ tubuh dengan gejala hampir
serupa. Organ paling rentan antara lain mata, kulit, pernapasan, sistem saraf
pusat, hati, ginjal, dan alat reproduksi. Gejalanya bisa iritasi pada mata,
hidung, atau tenggorokan. Gejala lainnya rasa mual, pusing, sakit kepala, sakit
perut, atau kecapekan. Dari temuan inilah, tim Depertemen Kesehatan
merekomendasikan agar lahan di sekeliling sumur minyak dibebaskan dari
permukiman warga. “Paling tidak, untuk radius seribu meter, jangan ada
perumahan,” ujar Maaruf.

Toh, Pertamina tetap yakin kawasan itu aman. Unsur-unsur yang ditemukan tim
Departemen Kesehatan, kata Bambang Busono, sangat rendah kadarnya dan segera
netral saat bercampur dengan udara. “Bahwa warga sekitar sumur pernah
diungsikan, itu bukan karena ada gas beracun. Itu untuk mencegah kebakaran,”
ujarnya.

Benarkah aman? Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta menilai, tanpa
kebocoran pun, sumur-sumur minyak di Babelan tetap sumber pencemaran. Bocornya
sumur minyak Pondok Tengah 01, menurut Walhi, hanya penegasan atas proses
eksploitasi alam yang mengabaikan keselamatan lingkungan.

Direktur Walhi Jakarta, Slamet Daroyni, mengungkapkan sejumlah fakta. Saat
Pertamina melakukan uji seismik untuk memastikan kandungan minyak, lingkungan
dan warga Babelan sudah terganggu. Peledakan dinamit berkekuatan besar,
misalnya, telah membuat rumah warga retak-retak.

Saat sumur bocor, kata Slamet, pencemaran lingkungan bisa dilihat dengan mata
telanjang. Gas bercampur minyak yang turun lagi ke permukaan tanah telah
mencemari lahan pertanian warga.
Akibatnya, belasan hektare padi warga musnah. “Daun dan buah padi yang
terbungkus minyak menguning sebelum waktunya. Apa itu bukan pencemaran?” kata
dia gemas.

Yang makin membuat runyam masalah, menurut Slamet, sumur-sumur minyak Pertamina
dibangun terlalu dekat dengan permukiman. Padahal, untuk kegiatan serupa, jarak
minimal dengan rumah warga tak boleh kurang dari dua kilometer. “Temuan kami di
lapangan, ada rumah warga yang jaraknya hanya 20 meter,” tutur Slamet.

Dari sinilah Walhi Jakarta mencium adanya ketidakberesan dalam proses perizinan.
Mereka mencurigai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)
sumur-sumur minyak itu. “Kami curiga tak ada amdalnya.” Kalaupun dokumen
amdalnya ada, menurut Slamet, warga masih berhak mempersoalkan materinya.
Pasalnya, selama ini, warga tak pernah diberi penjelasan lengkap tentang segala
risiko akibat proyek eksplorasi itu.

Kecurigaan Slamet tak berlebihan. Setidaknya untuk sumur minyak yang bocor itu.
Kepala Seksi Teknis Amdal Kabupaten Bekasi, Dian Kusmayadi, mengungkapkan bahwa
proyek Pondok Tengah 01 memang belum memiliki amdal. Pada 2003, Pertamina baru
mengajukan kerangka acuan amdal. Tapi dokumen awal itu baru dibahas Kementerian
Lingkungan Hidup pekan ini. “Harusnya ada amdal dulu, baru ada kegiatan,” ujar
Dian.

Pihak Pertamina sendiri mengakui pembahasan amdal sumur Pondok Tengah 01 baru
dilakukan pekan ini.
Namun Pertamina membantah telah melanggar prosedur. Menurut Bambang, kegiatan
eksplorasi dan pembahasan amdal bisa jalan berbarengan. Alasannya, rencana
penanggulangan lingkungan dalam dokumen amdal harus menyeluruh, dari tahap
perencanaan hingga tahap eksploitasi. “Nah, sumur Pondok Tengah 01 itu masih
tahap eksplorasi, belum tentu berlanjut ke eksploitasi.”

Mestikah amdal menunggu dulu jatuhnya korban?

Jajang Jamaludin, Siswanto, Retno Sulistyowati (TNR)

Kebocoran Gas di Babelan, 99 Orang Keracunan

Maret 31, 2009

Kelalaian dalam uji produksi di lokasi pengeboran minyak dan gas Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat (DOH JBB) Pondok Tengah, Kampung Buni Baru, Desa Buni Bhakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jabar; Selasa (16/3) mengakibatkan 99 warga keracunan gas dan ribuan warga terpaksa mengungsi.

Sebanyak 67 kepala keluarga (KK) atau 247 jiwa warga Buni Bhakti dan 97 KK warga Kedung Jaya langsung dievakuasi oleh Pemkab Bekasi. “Kemarin kita langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban,” kata Sekretaris Daerah, Drs Herry Koesaery MSi, kepada Pelita, Rabu (17/3).

Herry mengatakan Puskesmas dan tenaga medis langsung turun tangan. Karena di sana tidak boleh ada dapur umum, maka Pemkab Bekasi membantu memberi nasi bungkus untuk pengungsi. “Tetapi sekarang telah ditangani oleh Pertamina. Yang kita lakukan memberikan pertolongan pertama,” ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua DPR RI AM Fatwa langsung mengecek ke lokasi untuk mengetahui sejauhmana tingkat kebocoran dan langkah apa yang telah dilakukan oleh pihak Pertamina.

“Ya, saya sebagai wakil rakyat mau mengecek langsung bagaimana penanganan Pertamina,” kata AM Fatwa kepada Pelita, kemarin, saat melihat langsung lokasi eksplorasi minyak Babelan dan para korban yang mengungsi.

Hingga kemarin siang warga sekitar pengeboran minyak masih terus berdatangan ke berbagai lokasi. Sekitar 1.800 warga dari Desa Hurip Jaya, Kampung Buni Baru, Kampung Cabang Empat, dan Kampung Singkil mengungsi ke berbagai lokasi seperti kantor kepala desa, masjid, dan Puskesmas.

Diperoleh keterangan, akibat kebocoran itu, sejumlah warga masih dirawat di RSUD Bekasi, di antaranya Salimah, 15, dan Jaliyah, 20, keduanya Kampung Setia Makmur, Desa Hurip Jaya. Ada juga warga yang dirawat di klinik-klinik dan Puskesmas di Babelan, di antaranya Ani, 15, Nur Kholifah, 17, Minah, 50, dan Ika, 20.

Keenam korban itu mengalami kepala pening, sesak nafas, mual dan muntah-muntah. Sementara, 134 warga yang sempat dirawat di Puskesmas Engkar Dini, Desa Hurip Jaya, Puskesmas Bidan Cicih, Desa Buni Bhakti dan Rumah Sakit Belendung, Desa Sasak Canal Bekasi Laut, karena menderita mata pedih dan sesak nafas. Sebagian korban sudah boleh pulang.

Kejadian itu merupakan tanggung jawab Pertamina. Selain harus memperbaiki kebocoran, Pertamina juga harus membiayai biaya perawatan para korban dan menyediakan nasi bungkus untuk para pengungsi. “Kami akan membantu apa yang bisa dibantu, termasuk memberikan bantuan Rp15.000 per jiwa,” kata Manajer Umum DOH JBB Pertamina Bambang Busono.

Masalah teknis

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ariffi Nawawi mengatakan bahwa pada kebocoran pipa tidak ada faktor keteledoran. “Itu masalah teknis yang bisa terjadi,” katanya.

Kebocoran terjadi pada saat sumur PDT-01, sudah ditutup 3-4 bulan karena akan dieksplorasi. Ketika persiapan uji produksi dilakukan dan penutup dibuka, secara tiba-tiba gas yang ada di dalam sumur menyembur keluar.

Semburan gas, itu memicu gas yang ada di bawahnya keluar juga. Akibatnya, minyak meluap keluar dari kepala sumur.

Akan tetapi, tumpahan minyak, menurut dia, masuk ke dalam balong-balong di sekitar sumur yang sebenarnya berfungsi menampung limbah hasil pengeboran. Gas yang keluar dari sumur itu tidak beracun.

Pertamina beri kompensasi

PT Pertamina (Persero) akan memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar lokasi yang terkena dampak dari kebocoran gas di sumur Pondok Tengah, Babelan, Bekasi, Jawa Barat.

“Ada kemungkinan kebocoran itu mengotori sawah-sawah penduduk di sekitar lokasi sumur. Untuk itu, Pertamina siap memberikan kompensasi atas berbagai kerugian yang ditimbulkannya,” kata Direktur Hulu Bambang Nugroho, di Jakarta, kemarin.

Kemarin, Pertamina melakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan akibat kebocoran itu, dan terus berupaya memperbaiki kebocoran dengan membersihkan tumpahan minyak yang ada di kepala sumur. “Rencananya, besok pagi sumur akan ditutup kembali,” katanya.

Bambang menjelaskan bahwa gas ikutan yang keluar dari sumur minyak itu tidak beracun karena selain jumlahnya kecil, gas itu akan naik dan bercampur dengan udara bebas. Di sisi lain, gas itu juga tidak akan merusak tanaman yang ada di daerah tersebut seperti yang dikhawatirkan warga.

Sementara kebocoran gas di Sumur Pondok Tengah, yang dimiliki Pertamina, kemarin sudah mengecil dan alirannya dialihkan ke tempat lain.

Kejadian ini murni masalah teknis yang bisa terjadi dimana saja, dan tidak faktor keteledoran dari Pertamina. Dijelaskan, tidak ada korban jiwa akibat kebocoran tersebut, dan sekarang ini sudah 500 jiwa telah dievakuasi.(dew/y)

Sumber: Pelita

Hello world!

Maret 31, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.